Pengertian Sistem Ekonomi Komando: Ciri-Ciri, Contoh Negara, Kelebihan dan Kekurangannya

Daftar Isi

 

Sumber Gambar : Inews.id

Pengertian Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan ekonomi di suatu negara. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan alokasi sumber daya, produksi, dan distribusi barang dan jasa.

Sistem ekonomi komando seringkali dikaitkan dengan ideologi sosialis atau komunis, di mana pemerintah dianggap sebagai pemilik utama dari semua faktor produksi dan bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi. Selain itu, sistem ini juga sering disebut sebagai ekonomi terencana, karena pemerintah memiliki peran penting dalam merencanakan dan mengatur seluruh aktivitas ekonomi.

Sejarah sistem ekonomi komando dapat ditelusuri sejak abad ke-19, ketika Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan teori komunis dan memperjuangkan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepemilikan bersama. Namun, sistem ini baru benar-benar diterapkan dan berkembang secara luas setelah Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin.

Di bawah sistem ekonomi komando, pemerintah mengendalikan seluruh sektor ekonomi, termasuk sumber daya alam, industri, pertanian, dan perdagangan. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan harga dan mengatur distribusi barang dan jasa, serta mengatur alokasi tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama sistem ini, yaitu menciptakan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi dalam sistem ini adalah perencanaan ekonomi. Perencanaan ini dilakukan melalui pembentukan rencana lima tahunan yang meliputi target-target produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi hasil produksi. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Meskipun tujuan utama dari sistem ekonomi komando adalah untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan sosial, namun ada beberapa kritik terhadap sistem ini. Salah satu kritik utama adalah bahwa sistem ini cenderung menekan inisiatif dan motivasi individu dalam mencapai kesuksesan. Karena pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi, hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas yang diperlukan untuk memajukan ekonomi.

Selain itu, sistem ini juga rentan terhadap korupsi dan nepotisme, karena pemerintah memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, sedangkan sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan.

Di tengah kemajuan pesat teknologi dan globalisasi, sistem ekonomi komando juga dianggap tidak lagi relevan dan tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi lain yang lebih terbuka dan fleksibel. Beberapa negara yang dulunya menerapkan sistem ini, seperti Uni Soviet dan China, telah beralih ke sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen dari kapitalisme dan sosialisme.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi komando adalah sistem yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan sosial, namun implementasinya seringkali tidak sesuai dengan harapan dan masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan semakin berkembangnya zaman, sistem ini perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan mengatasi kelemahan yang ada.

 

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi merupakan suatu tatanan yang digunakan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Terdapat tiga jenis sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme.

Sistem ekonomi komando adalah suatu sistem ekonomi yang paling mirip dengan sistem ekonomi sosialisme dan komunisme. Sistem ini memiliki ciri-ciri yang khas dan membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara mendetail mengenai ciri-ciri sistem ekonomi komando.

Tidak Ada Kepemilikan Pribadi

Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi komando adalah tidak adanya kepemilikan pribadi atas sumber daya produksi, seperti tanah, pabrik, dan mesin. Semua aset tersebut dimiliki oleh negara atau pemerintah dan dikelola secara kolektif untuk kepentingan masyarakat.

Dengan tidak adanya kepemilikan pribadi, maka tidak ada persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Hal ini diharapkan dapat menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien dan menghindari ketimpangan sosial akibat pemilik yang kaya semakin kaya dan pemilik yang miskin semakin miskin.

Sentralisasi Pengambilan Keputusan

Sistem ekonomi komando juga ditandai dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Artinya, keputusan ekonomi yang berpengaruh pada produksi, distribusi, dan konsumsi dibuat oleh pemerintah pusat atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk mengambil keputusan terkait produksi dan distribusi barang. Dengan sentralisasi pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengendalikan perekonomian negara sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pengaturan Harga oleh Pemerintah

Ciri lain dari sistem ekonomi komando adalah pengaturan harga oleh pemerintah. Dalam sistem ini, harga barang dan jasa ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ditentukan oleh mekanisme pasar seperti pada sistem ekonomi kapitalisme.

Tujuan pengaturan harga oleh pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah ketika harga yang ditetapkan tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas produk dan kelebihan permintaan.

Produksi untuk Kebutuhan Dasar

Sistem ekonomi komando fokus pada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Produksi barang-barang non-kebutuhan seperti barang mewah dianggap kurang penting dan tidak mendapat prioritas.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang lebih mengutamakan produksi barang-barang yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha. Dengan memproduksi untuk kebutuhan dasar, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesetaraan bagi seluruh masyarakat.

Ketergantungan pada Pemerintah

Dalam sistem ekonomi komando, masyarakat sangat bergantung pada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Hal ini dapat menimbulkan masalah ketika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau gagal dalam mengelola perekonomian. Di sisi lain, masyarakat juga tidak memiliki kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan mereka.

Keterbatasan Inovasi dan Kreativitas

Ciri terakhir dari sistem ekonomi komando adalah keterbatasan inovasi dan kreativitas. Dengan pemerintah yang mengendalikan dan mengatur seluruh produksi, distribusi, dan konsumsi, pengusaha cenderung tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.

Hal ini dapat menghambat perkembangan teknologi dan inovasi dalam perekonomian. Selain itu, kurangnya kompetisi juga dapat menurunkan kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

 

 Contoh Negara dengan Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando atau yang sering disebut juga sebagai sistem ekonomi sentralisasi adalah salah satu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi pasar yang didominasi oleh kekuatan pasar dan sistem ekonomi campuran yang memiliki kombinasi dari kekuatan pasar dan intervensi pemerintah. Sistem ekonomi komando lebih berfokus pada peran pemerintah dalam mengendalikan dan mengatur seluruh aspek ekonomi suatu negara.

Terdapat beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi komando, di antaranya adalah Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Keempat negara ini memiliki karakteristik yang sama dalam sistem ekonominya, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaannya.

• Uni Soviet

Uni Soviet merupakan salah satu negara yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi komando secara resmi. Sistem ini diterapkan oleh pemerintahan Soviet pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Penerapan sistem ekonomi komando di Uni Soviet dilakukan untuk mengatasi kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang sebelumnya diterapkan.

Di bawah sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah melalui perencanaan sentral. Pemerintah akan menetapkan target produksi dan alokasi sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai target tersebut. Seluruh perusahaan, baik milik negara maupun swasta, diwajibkan untuk mengikuti perencanaan tersebut.

Dengan sistem ini, pemerintah Uni Soviet memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan konsumsi di negara tersebut. Namun, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti kurangnya insentif bagi produsen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta terbatasnya variasi produk yang tersedia di pasar.

• Republik Rakyat Tiongkok

Sistem ekonomi komando juga diterapkan di Republik Rakyat Tiongkok setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949. Pemerintah Tiongkok memilih sistem ini sebagai upaya untuk memperkuat kendali pemerintah terhadap perekonomian negara yang saat itu masih terbelakang.

Di bawah sistem ekonomi komando di Tiongkok, pemerintah memiliki otoritas mutlak dalam mengelola dan mengendalikan seluruh sektor ekonomi. Perencanaan sentral juga digunakan untuk mengatur produksi dan alokasi sumber daya di negara tersebut.

Dengan sistem ini, Tiongkok berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade. Namun, sistem ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya insentif bagi produsen untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi, serta ketimpangan regional dalam pembangunan ekonomi.

• Korea Utara

Korea Utara juga menerapkan sistem ekonomi komando sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953. Sistem ini dipilih oleh pemerintah Korea Utara untuk mencapai tujuan negara dalam membangun perekonomian yang mandiri dan mengejar kemajuan teknologi.

Di bawah sistem ekonomi komando di Korea Utara, pemerintah memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Perencanaan sentral digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya dan menetapkan target produksi di semua sektor ekonomi. Seluruh perusahaan di negara ini dikuasai oleh pemerintah.

Namun, sistem ini juga menimbulkan banyak masalah, seperti kurangnya inovasi dan kekurangan persediaan barang yang berkualitas tinggi. Selain itu, kegagalan dalam pengelolaan ekonomi oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan krisis ekonomi yang sering terjadi di Korea Utara.

• Kuba

Kuba adalah salah satu negara di Amerika Latin yang menerapkan sistem ekonomi komando setelah revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro pada tahun 1959. Pemerintah Kuba memilih sistem ini sebagai upaya untuk memperkuat kontrol negara terhadap perekonomian yang saat itu didominasi oleh kekuatan asing.

Sistem ini memberikan pemerintah Kuba kendali penuh atas produksi, distribusi, dan konsumsi di negara tersebut. Perencanaan sentral digunakan untuk menetapkan alokasi sumber daya dan target produksi di semua sektor ekonomi. Semua perusahaan di Kuba dikuasai oleh pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di negara ini.

Meskipun berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, sistem ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti kurangnya insentif bagi produsen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta keterbatasan pilihan bagi konsumen.

 

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando, atau sering juga dikenal sebagai sistem ekonomi terencana, merupakan sebuah sistem ekonomi yang pemerintah berperan sebagai pengatur utama dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi barang dan jasa. Sistem ekonomi ini berlaku di beberapa negara seperti Korea Utara, Vietnam, dan Kuba.

Sistem ekonomi komando memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendetail mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando.

Kelebihan Sistem Ekonomi Komando

1. Kestabilan Harga

Salah satu kelebihan utama dari sistem ekonomi komando adalah dapat menciptakan stabilitas harga yang lebih baik dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah sebagai pengatur utama dapat mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Dengan demikian, fluktuasi harga dapat dikendalikan dan mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan.

2. Distribusi Kekayaan yang Adil

Sistem ekonomi komando juga dapat memastikan adanya distribusi kekayaan yang lebih adil. Pemerintah dapat mengatur alokasi sumber daya dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Industri

Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengalokasikan sumber daya dan mengendalikan produksi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi komando seperti China dan Vietnam telah mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan infrastruktur dan industri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4. Kemandirian Ekonomi

Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali penuh atas sumber daya dan produksi. Hal ini memungkinkan negara untuk lebih mandiri secara ekonomi, terutama dalam hal produksi barang dan jasa yang penting untuk kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, negara dapat meminimalkan ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Kekurangan Sistem Ekonomi Komando

1. Tidak Adanya Insentif untuk Inovasi dan Efisiensi

Salah satu kelemahan utama dari sistem ekonomi komando adalah kurangnya insentif bagi pengusaha untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Dalam sistem ini, keputusan produksi dan alokasi sumber daya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, sehingga pengusaha tidak memiliki kebebasan untuk mencari peluang bisnis yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan.

2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam sistem ekonomi komando, keputusan ekonomi ditentukan oleh pemerintah secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan dapat menimbulkan korupsi. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dari pemerintah juga dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Kurangnya Kemitraan dengan Swasta

Sistem ekonomi komando cenderung membatasi peran sektor swasta dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kurangnya kemitraan antara pemerintah dan swasta juga dapat menyebabkan kurangnya investasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. Kurangnya Fleksibilitas dalam Menghadapi Perubahan

Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali yang besar atas aktivitas ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang terjadi di pasar global. Kurangnya adaptasi terhadap perubahan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesenjangan teknologi antara negara yang menerapkan sistem ekonomi komando dengan negara lainnya.

 

Perbandingan antara Sistem Ekonomi Komando dengan Sistem Ekonomi Lainnya

Sistem ekonomi adalah sebuah konsep yang mengatur bagaimana sebuah negara atau masyarakat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ada berbagai macam sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara, namun pada artikel ini kita akan fokus pada perbandingan antara sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran.

• Perbedaan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip kepemilikan pribadi dan kebebasan individu dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pada sistem ini, keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan oleh pasar yang diatur oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, sumber daya dan kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah.

Perbedaan pertama yang dapat dilihat dari kedua sistem ini adalah pada kepemilikan sumber daya. Pada sistem ekonomi kapitalis, sumber daya dimiliki oleh individu atau perusahaan yang memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang penggunaan sumber daya tersebut. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, sumber daya dimiliki oleh negara atau pemerintah yang memiliki kontrol penuh atas penggunaan sumber daya tersebut.

Selain itu, pada sistem ekonomi kapitalis, harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang mencerminkan penawaran dan permintaan. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, harga ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan ekonomi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan negara.

• Perbedaan dengan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang menempatkan kepemilikan sumber daya secara kolektif oleh masyarakat dan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pada sistem ini, sumber daya dan kegiatan ekonomi diatur oleh negara atau masyarakat secara kolektif melalui perencanaan ekonomi.

Perbedaan pertama yang dapat dilihat dari kedua sistem ini adalah pada kepemilikan sumber daya. Pada sistem ekonomi sosialis, sumber daya dikelola secara kolektif oleh masyarakat atau negara, sedangkan pada sistem ekonomi komando, sumber daya dimiliki oleh negara atau pemerintah.

Selain itu, pada sistem ekonomi sosialis, keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan pada sistem ekonomi komando, keputusan tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang mungkin tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat.

• Perbedaan dengan Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada sistem ini, sumber daya dimiliki oleh individu atau perusahaan, namun pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Perbedaan utama antara sistem ekonomi komando dan campuran adalah pada tingkat intervensi pemerintah. Pada sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi, sedangkan pada sistem ekonomi campuran, pemerintah hanya mengintervensi pada sektor-sektor tertentu yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Selain itu, pada sistem ekonomi campuran, sumber daya dikelola dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum, sedangkan pada sistem ekonomi komando, sumber daya dan kegiatan ekonomi diatur berdasarkan kebijakan pemerintah yang mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.